Mekanisme Pengajuan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Perguruan Tinggi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan sosialisasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi (Ditjen Dikti) dengan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat
Negara (Kemensetneg) tanggal 25 Maret dan 5 s.d. 6 April 2021 perihal Mekanisme dan
Pengajuan Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi Dosen/Pegawai Non-PNS
dan Mahasiswa dengan Dana non-APBN di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretariat Ditjen Dikti memberikan pelayanan penerbitan surat rekomendasi PDLN
   yang ditujukan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan/atau
   Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
   pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Ditjen Dikti;
2. Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mengajukan izin PDLN
   apabila hendak melaksanakan PDLN, baik dengan dana dari pemerintah maupun
   swasta;
3. Pegawai yang berstatus non-ASN dan mahasiswa yang dibiayai oleh anggaran
   pemerintah Indonesia wajib mengajukan izin PDLN;
4. Pegawai yang berstatus non-ASN dan mahasiswa yang akan melaksanakan PDLN
   dengan biaya selain dari Pemerintah Indonesia tidak wajib mengajukan izin PDLN;
5. Pegawai yang berstatus non-ASN pada perguruan tinggi negeri dan mahasiswa yang
   akan melaksanakan PDLN dengan dana dari sponsor luar negeri yang beroperasi di
   Indonesia berdasarkan skema kerja sama antar-pemerintah (contoh: DAAD, Australia
   Awards, JICA,dll.) dapat mengajukan izin PDLN;
6. Kegiatan PDLN non tugas belajar wajib melampirkan surat jaminan pembiayaan
   darurat COVID-19;
7. Pengajuan izin PDLN ke Sekretariat Ditjen Dikti disampaikan minimal 3 (tiga)
   minggu sebelum hari keberangkatan; dan
8. Pegawai dan mahasiswa yang telah selesai melaksanakan tugas PDLN wajib
   melaporkan hasil kegiatan pada aplikasi SIMPEL Setneg.

PDF Link